Kemenag Pertimbangkan Opsi Penundaan Penerbitan Izin Biro Umroh

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, saat ini kementerian agama sedang mempertimbangkan kebijakan penundaan izin biro perjalanan umroh baru. Menurutnya, jumlah biro umroh yang ada saat terbilang moderat karena sudah mencapai 650 lembaga.

Namun saat ini Kemenag masih terus berkonsentrasi dalam pengetatan pengawasan biro umroh. Ini dilakukan agar kasus penipuan travel umroh tidak terus terulang karena sangat merugikan jemaah.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengawasi biro perjalanan haji melalui Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan umroh (SIMPU). Yaitu, sistem aplikasi yang menghubungkan Kemenag, Kanwil, biro, provider visa, dan Kedubes Arab Saudi.

Melalui SIMPU, kata Menag, Kemenag bisa mengetahui jumlah dan identitas jamaah, kejelasan hotel, muasasah, rute terbang maskapai, dan hal lain yang dilakukan biro resmi. Dengan demikian, informasi dari semua pemangku kepentingan bisa berjalan secara onlinedan terus diperbarui.

“Dengan menggunakan sistem ini, akan terlihat mana biro perjalanan umroh yang punya akuntabilitas dan disiplin. Sebab, semua informasi pelayanan umroh harus disampaikan di sana,” ujar Menag saat mempresentasikan perkembangan perjalanan ibadah umroh tahun 2016 di kantornya, Jakarta, Selasa (20/12).

Selain SIMPU, Kemenag juga memiliki aplikasi umroh Cerdas berbasis Android. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan kemudahan dalam mengakses segala informasi terkait perjalanan umroh. Selain fitur informasi penerbangan, kegiatan umroh, doa manasik, regulasi, informasi kesehatan bagi jamaah, aplikasi umroh Cerdas menyajikan fitur aduan kendala dan persoalan yang dihadapi jamaah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan umroh Abdul Djamil mengatakan bahwa tren pembentukan biro perjalanan umroh baru terbilang tinggi. Jika niat penyelenggara biro baru ini tidak sungguh-sungguh dalam membina jemaah, dikhawatirkan yang terjadi justru pengelolaan yang tidak profesional sehingga merugikan jamaah.

Karenanya, Abdul Djamil menilai kalau penundaan izin biro perjalanan umroh memang perlu dilakukan. “Moratorium ini diperlukan dan baru akan dilakukan. Karena urgensi itu memang dirasakan,” kata Djamil.

Jika memang diberlakukan, Djamil memastikan kebijakan penundaan tidak dalam rangka menghambat persaingan usaha biro umroh. “Era sekarang adalah terbuka. Informasi dari mulut ke mulut akan kinerja biro juga membuat masyarakat tahu. Akreditasi biro perjalanan umroh juga dilakukan tiga tahun sekali saat perpanjangan izin biro dilakukan dan kinerja biro dievaluasi,” ujarnya.(Kemenag)