Nilai dan ajaran agama islam kerap jadi sandaran masyarakat untuk berpikir dan bertindak, termasuk dalam menentukan pilihan politik. Indonesia adalah negara bermasyarakat agamis, memilih pemimpin seagama adalah ibadah.

“Masyarakat kita sudah lazim mendasarkan diri pada keyakinan agamanya pada urusan politik. Sejak zaman Pemilu 1955 sampai zaman Pilpres dan Pilkada, mereka memilih parpol, anggota dewan, presiden, hingga kepala daerah berdasarkan pertimbangan keyakinan agamanya,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (13/02).

Pilihan seperti itu adalah hak dijamin konstitusi. Dalam UUD 1945, Pasal 28I menyatakan bahwa beragama adalah bagian dari hak asasi. Kemudian, Pasal 29 menyatakan negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beribadah sesuai agamanya.

“Bagi sebagian masyarakat kita, menentukan hak politik adalah bagian dari ibadah sehingga mereka menentukannya berdasarkan preferensi ajaran agama dipahaminya. Hal itu jelas tidak melanggar konstitusi,” katanya.

Menurut Lukman ada juga umat beragama berpandangan lain. Misalnya, meyakini bahwa agamanya tidak mewajibkan untuk memilih pemimpin dari golongan mereka sendiri asalkan dapat menjamin kemaslahatan bersama. Ada pula orang rajin beribadah, tapi tidak mendasarkan pilihan politik pada sentimen agama. Pemahaman berbeda seperti itu merupakan dinamika pemikiran umum terjadi sehingga tak perlu dipertentangkan.

Untuk itu, Lukman mengajak, masyarakat untuk saling menghargai perbedaan pilihan karena paham agama diyakini tiap orang juga tak selalu sama. Tak perlu saling menegasikan atau menyalahkan satu sama lain hanya karena perbedaan pilihan politik. Jangan pula ikatan persaudaraan sesama bangsa terputus karena perbedaan pemahaman agama maupun pilihan politik.

“Mau menentukan pilihan politik berdasarkan apa pun, sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah memaksakan orang lain untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan dirinya sehingga berpotensi menimbulkan konflik,” katanya.

Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Rabu, 15 Februasi 2017 mendatang. Pilkada serentak akan dilaksanakan di 101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.